KOMISI II DPRD Lampung belum mengeluarkan rekomendasi terkait impor 16000 ton beras tak layak konsumsi dari Jawa Tengah.

Ketua Tim Suvervisi Bulog Hartarto Lojaya, mengatakan tidak ada rekomendasi komisi II DPRD Lampung yang disampaikan di luar gedung DPRD Lampung. “Saya ketua tim saat sidak ke gudang Bulog. Jadi kami belum keluarkan rekomendasi apa-apa. Karena masih dalam pembahasan. Kami belum laporkan kepada pimpinan dewan. Jadi tidak benar ada rekomendasi,” kata Hartaro Lojaya, saat peluncuran buku apa dan siapa 550 anggota DPRD Lampung, di gedung Hotel Novotel.

Menurut Hartarto, kebijakan rekomendasi Komisi II itu kesepakatan seluruh anggota komisi, yang juga disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Jadi bukan berdasarkan satu dua anggota dewan. “Kami membawa nama lembaga legislatif, mengemban amanat rakyat. Persoalan hak rakyat miskin mendapatkan jatah beras raskin itu jangan dibuat main-main. Mereka manusia, masa diberi makan beras yang tidak layak. Naluri kita kemana,” kata Hartarto.

Terkait adanya pertemuan anggota komisi II DPRD Lampung dengan Kepala Bulog Lampung, dan pejabat teras Bulog, di Rumah Makan Dwipa Raya, Jalan Gatot Subroto, Teluk Betung Utara, Hartarto enggan banyak berkomentar. “Ah, kalau soal itu saya tidak tahu. Jika pertemuna secara pribadi mungkin sah-sah saja. Tapi jika membawa nama institusi, itukan tidak resmi. Jika itu benar, ya sangat kita sayangkan,” katanya.

Yang jelas, kata Hartarto, Komisi II belum mengeluarkan rekomendasi apapun. Dan rekomendasi itu tetap akan kita keluarkan. “Kita minta beras itu dikembalikan.

Kasihan masyarakat Lampung, masa diberi beras yang di daerahnya saja tidak diterima. Kok kita yang nampung, apalagi Lampung sentra beras bagus. Kami tidak ada kepentingan lain, kepentingan kita adalah membela hak rakyat yang kami wakili,” katanya. [tim]

Sumber : Bandar Lampung News