Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Dengan pertumbuhan tersebut ditargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 10 – 11% dan penurunan angka pengangguran sebesar 5 – 6%.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah berupaya memberikan kemudahan pelayanan, informasi dan kepastian hukum bagi para calon investor, langkah yang ditempuh satu diantaranya adalah melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE).

PTSP dan SPIPISE ini diharapkan akan mengurai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah perizinan yang memerlukan waktu lama dan proses birokrasi yang panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPMPPTD Provinsi Lampung, Munjidi Asmarantaka pada acara ekspose/paparan Draft Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

Sementara itu Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP berharap agar penerbitan perizinan akan lebih mudah dan lancar dengan hadirnya PTSP dan SPIPISE Provinsi Lampung namun tetap memperhatikan aspek “security” jangan sampai izin yang diberikan nantinya akan disalahgunakan tambah Sjachroedin.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Sekda Provinsi Lampung serta para Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. [Sumber : lampungprov.go.id]