• Menjembatani Pengusaha dan Pemerintah serta Pengusaha dan Dewan.

• Mengatur hubungan yang adil antara pengusaha dan pekerja.

• Mendesain lokasi daerah pengembangan (pemekaran) dan membentuk Investasi dengan pengaturan Perda, sehingga

tercipta perekonomian yang terbuka bagi investor dalam dan luar negeri, khususnya di bidang perdagangan, Jasa, Industri, dan Pariwisata.

• Peningkatan investasi dengan peningkatan pelayanan serta birokrasi yang bersih dan efisien, serta sistem perijinan standar.

• Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten/Kota.

• Pengelolaan APBD yang pro-rakyat.

• Penguatan sinergi antar sektor di pusat dan daerah.

• Mempertegas arah pembangunan infrastruktur dan pemeliharaannya.

• Mendorong pola kemitraan untuk membangun keterkaitan usaha kecil dengan usaha skala besar.

• Membangun sistem jaminan sosial daerah.

• Ikut mendorong anggaran pendidikan dari APBD sebesar 20% serta mengawasi penggunaan agar tepat sasaran.